SP ANTARA SAMBUT HANGAT KEHADIRAN DEWAS BARU

  Jakarta, aspekindonesia.com│Senin (15/06) Pengurus Serikat Pekerja ANTARA (SP ANTARA) menyambut hangat pengangkatan ketua dan tiga anggota Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA yang baru dengan harapan kehadiran mereka akan membawa angin segar perubahan bagi kemajuan perusahaan, perbaikan kesejahteraan karyawan, dan Continue reading SP ANTARA SAMBUT HANGAT KEHADIRAN DEWAS BARU

SE MENAKER SOAL THR MENELAN KORBAN LAGI, KALI INI PEKERJA DUNKIN’ DONUTS!

Jakarta, aspekindonesia.com│Jum’at (22/05) Serikat Pekerja Dunkin’ Donuts yang merupakan anggota Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), hari ini Jumat, 22 Mei 2020, menggelar aksi unjuk rasa di kantor pusat Dunkin’ Donuts di Jalan Hayam Wuruk Jakarta Pusat. Aksi yang digelar Continue reading SE MENAKER SOAL THR MENELAN KORBAN LAGI, KALI INI PEKERJA DUNKIN’ DONUTS!

IURAN BPJS KESEHATAN NAIK LAGI, PEMERINTAH TIDAK PEKA KONDISI RAKYAT!

Jakarta, aspekindonesia.com│Rabu (15/05) Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) prihatin dengan sikap Pemerintah yang kembali memaksakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.64 tahun 2020. Demikian disampaikan Mirah Sumirat, SE dalam keterangan pers tertulis resmi ASPEK Indonesia (15/05/2020). Continue reading IURAN BPJS KESEHATAN NAIK LAGI, PEMERINTAH TIDAK PEKA KONDISI RAKYAT!

BERAPAPUN USIA PEKERJA, BERPOTENSI TERPAPAR COVID 19, PEMERINTAH JANGAN BIKIN BLUNDER!

Jakarta, aspekindonesia.com│Selasa (14/05) Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menolak dengan tegas rencana Pemerintah yang akan memberi kesempatan pada kelompok muda usia di bawah 45 tahun untuk tetap bekerja di tengah pandemi virus corona. Tidak ada jaminan bahwa usia di bawah Continue reading BERAPAPUN USIA PEKERJA, BERPOTENSI TERPAPAR COVID 19, PEMERINTAH JANGAN BIKIN BLUNDER!

JANGAN JEBAK RAKYAT INDONESIA DENGAN OMNIBUS LAW!

Jakarta, aspekindonesia.com│Selasa (28/04) Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Turut mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo, yang pada Jumat (24/4), menunda pembahasan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster Ketenagakerjaan. Kami sesungguhnya menuntut Pemerintah untuk tidak saja menunda, tapi sebaiknya Continue reading JANGAN JEBAK RAKYAT INDONESIA DENGAN OMNIBUS LAW!