Jakarta, aspekindonesia.com | (31 Agustus 2025) Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) melalui Sekretaris Jenderalnya, Triasmoko Aripan, menegaskan bahwa kemarahan rakyat hari ini tidak datang tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang layak, menyejahterakan buruh, driver ojol, dan masyarakat kecil lainnya.
Rakyat sudah terlalu lama menanggung beban dari arah kebijakan yang tidak adil. Kesenjangan melebar, sistem ketenagakerjaan timpang, dan biaya hidup terus melonjak. Inilah momentum penting untuk membalik arah kebijakan yang selama ini keliru. Jangan ditunda—kalau bangsa ini mau keluar dari jurang ketimpangan dan kemarahan sosial.
ASPEK Indonesia juga mendesak Pemerintah dan DPR untuk lebih peka dan sadar diri terhadap nasib buruh, pengemudi ojol, serta masyarakat kecil yang hari-hari ini hidup dalam perjuangan dan kesulitan. Jangan memperparah kondisi dengan gaya hidup mewah, pernyataan arogan, atau praktik korupsi yang melukai hati rakyat.
“Pemerintah dan DPR seolah lupa, bangsa ini berdiri di atas kerja keras rakyat kecil. Kalau terus begini, cepat atau lambat, rakyat akan bersuara lebih keras,” tegas Triasmoko Aripan, Sekjen ASPEK Indonesia.
ASPEK Indonesia menyerukan kepada seluruh buruh, pengemudi ojol, dan masyarakat untuk menahan diri dari tindakan anarkis atau kekerasan. Perjuangan rakyat harus tetap damai, terarah, dan dilakukan melalui saluran yang sah.
Namun, kami juga menyesalkan tindakan represif aparat terhadap driver ojol yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baru-baru ini. Presiden Prabowo Subianto diminta tegas dan adil terhadap aparat yang melampaui batas. Ketidakadilan seperti ini hanya akan memperbesar amarah publik.
“Kemarahan kita sah, tapi harus disalurkan secara terorganisir dan tidak merusak gerakan. Kita harus tetap solid, cerdas, dan fokus mendorong perubahan kebijakan secara damai dan bermartabat,” ujar Triasmoko Aripan.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jutaan pekerja kerja siang malam, namun hidup mereka tetap di bawah garis sejahtera. Upah murah, tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian hukum.
ASPEK Indonesia menuntut reformasi total dalam arah kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.
Lima Tuntutan Utama ASPEK Indonesia:
- Reformasi Program Lapangan Kerja berbasis Job Guarantee (jaminan kerja oleh negara). Pemerintah wajib menciptakan pekerjaan langsung, tidak hanya mengandalkan investor swasta.
- Reformasi Hubungan Industrial, agar lebih protektif bagi buruh dan ojol. Hapus praktik perbudakan modern berkedok kemitraan dan pemagangan.
- Reformasi Kebijakan Upah Minimum, berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Salah satu rujukannya adalah nishab zakat emas (±85 gram/tahun), atau setara Rp8–8,5 juta per bulan. Saatnya tinggalkan rezim upah murah.
- Reformasi Jaminan Sosial & Kesehatan gratis dan universal bagi semua pekerja, termasuk pekerja informal dan driver ojol. Termasuk wajibkan program dana cadangan pesangon.
- Reformasi Iklim Investasi, bukan lagi dengan menekan upah, melainkan dengan memerangi pungli, menurunkan biaya logistik, dan menstabilkan bunga bank.
Lima kebijakan diatas bukan hanya akan memperbaiki daya beli dan kesejatersaan buruh dan masyarakat serta memperkuat krlangsungan bisnis juga akan mendorong maraknya kembali usaha kecil menengah(UKM) yang selama ini stagnan akaibat data beli dan upah buruh tidak berkualitas.
“Para buruh dan driver online membawa nama perusahaan besar, tapi tidak diakui sebagai pekerja. Keuntungan diserap, tanggung jawab dilepaskan. Ini ketidakadilan struktural yang harus diakhiri,” tegas Triasmoko Aripan.
ASPEK Indonesia percaya bahwa tidak akan pernah ada stabilitas nasional tanpa keadilan sosial. Dan keadilan tidak mungkin lahir tanpa sistem kerja yang layak, upah manusiawi, serta jaminan sosial yang kuat.
“Kalau negara ingin kuat, jangan abaikan yang paling lemah. Kalau ingin rakyat patuh, beri mereka keadilan. Reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi harus menjadi prioritas nasional—sekarang juga,” tutup Triasmoko Aripan. (TM/RS)