PEMERINTAH PANIK! BERHENTI SEBAGAI PESERTA, DANANYA KOK MALAH DITAHAN SAMPAI USIA 56 TAHUN?

 

Oleh: Sabda Pranawa Djati, SH

Sekretaris Jenderal Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia)

Jakarta, aspekindonesia.com | (13/02/22) Tulisan ini saya buat sebagai tanggapan untuk menjawab pertanyaan beberapa media hari ini, Minggu, 13 Februari 2022, melalui pesan WhatsApp kepada saya, atas polemik terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Dalam Permenaker No. 2 tahun 2022 tersebut terjadi perubahan persyaratan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), yang baru dapat dicairkan ketika pekerja memasuki usia pensiun 56 tahun.

 

Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan terkesan panik, sehingga memaksakan perubahan regulasi terkait dengan syarat usia 56 tahun untuk klaim JHT. Hal ini karena jumlah kasus dan pembayaran klaim JHT terbanyak berdasarkan kategori sebab klaim didominasi karena mengundurkan diri (55%) dan pemutusan hubungan kerja (36%). Sedangkan usia pensiun hanya 3% dari total kasus klaim JHT. (*Data dari BPJAMSOSTEK: Klaim JHT berdasarkan ‘Sebab Klaim’ periode sampai dengan Desember 2021).

 

Kami menduga bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak professional dalam mengelola dana nasabahnya! Kemudian berlindung kepada Pemerintah dengan memaksakan terbitnya Permenaker No. 2 tahun 2022. Ada kemungkinan BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki dana yang cukup dari pengembangan dana peserta. Sehingga berpotensi gagal bayar terhadap hak-hak pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

 

Pihak Kementerian Ketenagakerjaan selalu berargumentasi bahwa Permenaker No. 2 tahun 2022 telah sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Faktanya jika merujuk pada UU No 40 Tahun 2004 tegas dinyatakan bahwa:

 

Pasal 1 ayat 8; Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Pasal 1 ayat 9; Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 1 ayat 10; Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

 

Dari uraian Pasal 1 ayat 8, 9 dan 10 UU No 40 Tahun 2004 di atas tegas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘Peserta’ adalah setiap orang yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Artinya, pekerja yang mengundurkan diri dan diputus hubungan kerjanya (PHK) tidak lagi masuk dalam kategori ‘Peserta’, karena ia sudah tidak bekerja dan berhenti membayar iuran. Sehingga tidak ada alasan bagi Pemerintah ataupun BPJS Ketenagakerjaan untuk menahan dana milik peserta yang sudah tidak lagi menjadi peserta hingga usia 56 tahun, karena telah berhenti bekerja dan berhenti membayar iuran! Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan justru bertindak arogan dan semena-mena jika menahan dana milik peserta yang sudah tidak lagi menjadi peserta. Pekerja yang mengundurkan diri atau di-PHK, sudah dipastikan akan berhenti membayar iuran, kecuali yang mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain yang kemudian melanjutkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan-nya.

 

Permenaker No. 2 Tahun 2022 sebagai Revisi Permenaker No. 19 Tahun 2015 yang mengatur klaim JHT dapat dicairkan apabila peserta mencapai usia pensiun (56 tahun), mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, adalah peraturan yang keblinger! Permasalahan mendasarnya adalah, pekerja yang mengundurkan diri atau di-PHK, artinya dia telah berhenti bekerja dan berhenti membayar iuran! Sehingga tidak ada alasan untuk menahan hak pekerja sampai usia 56 tahun, karena mereka bukan lagi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan!

 

Terdapat kontradiksi dalam Permenaker No. 2 Tahun 2022, khususnya antara Pasal 1 butir 1 tentang definisi JHT, butir 2 tentang Peserta JHT, dengan Pasal 4 tentang Manfaat JHT bagi peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan terkena PHK.

 

Ketika peserta berhenti bekerja, baik karena mengundurkan diri atau terkena PHK dan berhenti membayar iuran, maka sesungguhnya ia tidak lagi dapat dikatakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan! Bagaimana mungkin, Pasal 5 Permenaker No. 2 Tahun 2022, kemudian menetapkan persyaratan usia 56 tahun bagi peserta yang mengundurkan diri dan terkena PHK, untuk bisa mencairkan JHT? Padahal pekerja tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta? Karena syarat sebagai Peserta adalah yang masih bekerja dan membayar iuran!

 

Di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan baru, seharusnya dana JHT bisa dipergunakan untuk modal usaha oleh pekerja yang mengundurkan diri atau terkena PHK! Bukan ditahan oleh Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan!

 

Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan jangan keblinger dan kebablasan dalam membuat aturan baru yang bersifat strategis dan berdampak luas. Apalagi UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai inkonstitusional bersyarat. MK juga menangguhkan semua kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah turunan dari UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai inkonstitusional bersyarat.

 

ASPEK Indonesia mendesak Pemerintah untuk membatalkan Permenaker No. 2 tahun 2022, dan kembali pada Permenaker No. 19 tahun 2015. Dalam Permenaker No. 19 tahun 2015, manfaat JHT dapat dicairkan untuk pekerja yang berhenti bekerja, baik karena mengundurkan diri maupun karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pengunduran diri atau tanggal PHK.

 

Pendapat dari Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, di berbagai media, yang menilai Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sudah tepat, justru menyesatkan publik!

 

Timboel selalu mendasari pada pasal 35 UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Statement Timboel, dalam https://www.cnnindonesia.com/_, yang mendalilkan bahwa; “Permenaker 19/2015 membolehkan pekerja ter-PHK dan sebulan kemudian ambil JHT. Itu tidak selaras dengan pasal 35 UU SJSN. Jadi, selama ini kita biarkan hal yang salah,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/2). “Ini berarti, Permenaker Nomor 2/2022 mengembalikan isi pasal 35 secara lebih benar aturannya,” lanjut Timboel. (Dikutip dari www.cnnindonesia.com).

 

Pendapat Timboel yang terkesan “pasang badan” untuk membela Menteri Ketenagakerjaan, patut diragukan karena berpotensi menyesatkan publik, karena Timboel menafikan adanya ketentuan tentang siapa yang dimaksud sebagai Peserta!

 

Saya, Sabda Pranawa Djati meminta Timboel Siregar untuk berhenti “pasang badan” untuk Menteri Ketenagakerjaan, apalagi dengan mengatasnamakan sebagai aktivis buruh! Stop membangun opini yang berpotensi menyesatkan publik!.(TM/SPD)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*